RSJS Magelang Sandang Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi

December 14, 2017

JAKARTA – Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS Magelang) mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja pelayanan publik yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur yang didampingi oleh Wakil Ketua KPK La Ode M. Syarif kepada Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dr. Endang Widyaswati, M.Kes., di Jakarta, Selasa (12/12).
RSJS Magelang merupakan 1 dari total seluruhnya terdapat 83 unit kerja pemerintah yang mendapatkan penghargaan dengan rincian 6 unit kerja mendapat penghargaan WBBM dan 77 unit kerja mendapat penghargaan WBK. Jumlah tersebut, menurut Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, selain mengejutkan juga melampaui ekspektasinya. Jumlah itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa, karena meningkat empat kali dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya dalam acara pelaksanaan penyerahan penghargaan WBK-WBBM.

Selain RSJS Magelang unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan yang mendapatkan penghargaan serupa adalah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.

Penyerahan Penghargaan bagi unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum peyerahan penghargaan acara diawali dengan Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah dengan menghadirkan pembicara dari Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bupati Kabupaten Kulonprogo Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tahun ini acara yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKORDIA) tersebut dipusatkan di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Asman.

“Saya mengajak seluruh jajaran kementerian, lembaga, pemda, untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan pembangunan unit-unit kerja pelayanan menjadi WBK/WBBM,” sambungnya.

Dalam kesempatan sambutan yang diberikan oleh Wakil Ketua KPK La Ode M. Syarif menyatakan bahwa ini adalah bukti bahwa dalam pemberantasan korupsi Pemerintah Indonesia tidak hanya mementingkan penegakan hukum semata tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan secara intensif.

Menjadi Inspirasi dan Percontohan Nasional

Unit kerja yang telah ditetapkan sebagai WBK dan WBBM sampai tahun 2017 yaitu mencapai 109 unit kerja berpredikat WBK dan 18 unit kerja berpredikat WBBM. Yang keseluruhan resmi menjadi percontohan nasional untuk unit kerja lainnya.

“Seluruh unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK dan WBBM, secara resmi akan menjadi contoh bagi unit kerja lainnya,” imbuh Ateh.
Unit kerja yang menjadi pilot project tersebut disebut dengan unit kerja pelayanan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Unit-unit pelayanan yang lain, bisa belajar ke unit-unit WBK/WBBM. Dengan demikian, secara sistematis seluruh unit layanan yang ada di instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang berkualitas dan bersih dari KKN.

Dikatakan, unit kerja percontohan dimaksud harus selalu menjaga kepercayaan yang diberikan. Caranya, dengan mempertahankan integritas, memperketat pengawasan dan selalu menjaga kepercayaan masyarakat. “Bila di kemudian hari ditemukan penyimpangan penyimpangan yang dilakukan unit percontohan WBK/WBBM, kami akan mencabut predikat yang telah diberikan,” tegasnya.

Penilaian WBK –WBBM oleh Tim Penilai Nasional

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI telah menurunkan Tim Penilai Nasional untuk melakukan penilaian dengan melihat semua upaya RSJS Magelang dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) pada Jumat (24/11). Proses penilaian yang juga didampingi oleh tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berkeliling untuk memastikan bahwa Pembangunan Zona Integritas RSJS Magelang menuju WBK-WBBM berjalan dengan sebagaimana seharusnya.

Acara diawali dengan seremonial penyambutan TPN di Geduang Aula diklat yang dihadiri oleh seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas dan Agent of Change RSJS Magelang. Dalam sambutannya, TPN melalui Mita Hermawati mengatakan bahwa penilaian yang dilakukan TPN ini akan lebih melihat implementasi pelayanan di lapangan. ”RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang ini merupakan salah satu satuan kerja dari Kemenkes yang diajukan untuk dinilai oleh TPN pada tahun 2017 ini”, imbuhnya.

Direktur Utama RSJS Magelang dr. Endang Widyaswati M.Kes diberikan kesempatan oleh TPN untuk menjelaskan secara singkat tentang apa saja yang sudah dilakukan RSJS Magelang dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM. Setelah mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama, TPN membuktikannya dengan melihat secara langsung implementasi pelayanan di lapangan dengan berkeliling ke beberapa unit pelayanan RSJS Magelang.

Setelah melihat proses pelayanan dan fasilitas pelayanan yang dimiliki RSJS Magelang, TPN memberikan beberapa masukan kepada Direktur Utama untuk mengoptimalkan hal – hal yang masih bisa untuk dioptimalkan.

Please follow and like us:
RSS
Facebook
Facebook
Instagram
Posted in Blog, Event by AdminRSJ

Leave a Comment